Wamen ATR/BPN Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM 

RADAR.CO.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyelesaikan konflik agraria.

Menurutnya, penyelesaian konflik pertanahan tak bisa dilakukan secara sepihak dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif.

Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menerima jajaran Komnas HAM di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia menilai, kerja sama lintas lembaga, termasuk kementerian, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria yang berbasis HAM.

“Permasalahan tanah bukan hanya tanggung jawab kami di ATR/BPN. Butuh kolaborasi menyeluruh antarinstansi agar penyelesaian konflik bisa tepat sasaran. Karena itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif Komnas HAM untuk bersama menyusun roadmap penyelesaian agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.

BACA JUGA : Menteri ATR/BPN Lantik 79 Pejabat Struktural

Ia berharap, peta jalan yang disusun tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tapi benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebut banyak konflik agraria berkaitan dengan masalah penetapan kawasan hutan, tata ruang, hingga aspek penegakan hukum.

Karena itu, penyusunan roadmap yang melibatkan seluruh sektor menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa penyelesaian konflik agraria harus berpijak pada prinsip-prinsip HAM.

Menurutnya, sengketa lahan sering berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Persoalan ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut kepastian hukum dan keadilan atas sumber kehidupan warga. Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian yang menyeluruh dan berbasis HAM melalui sinergi lintas lembaga,” tegas Anies.

BACA JUGA : SAKIP Bukan Sekadar Administrasi, Kementerian ATR/BPN Tekankan Peran Pemimpin dan Integritas Kinerja

Komnas HAM berharap peta jalan ini dapat menciptakan kesepahaman serta pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak terkait, agar konflik agraria tak lagi menjadi persoalan yang terus berlarut.

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat eselon Kementerian ATR/BPN. Hadir pula perwakilan dari Komnas HAM. (Red)